Peran Serta Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar belakang

Dalam pelayanan kesehatan tenaga kesahatan melakukan pemberdayaaan masyarakat dan keluarga yang menghasilkan pemberdayaan kesehatan untuk menciptakan masyarakat sehat, bersih dan jauh dari penyakit.

Dalam sistem kesehatan nasional menyebutkan bahwa cara masyarakat berperan serta dapat dalam bentuk mengikuti penelaahan, perencanaan dan pelaksanaan pemecahan masalah kesehatan. SKN dalam dasar-dasar pembangunan kesehatan nasional menyebutkan bahwa pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehan masyarakat.

Peran serta masyarakat (PSM) merupakan keikut sertaan individu, keluarga dan kelompok masyarakat dalam setiap menggerakan upaya kesehatan yang juga merupakan tanggung jawab sendiri, keluarga dan masyarakatnya. Peran serta masyarakat adalah proses ketika individu dan keluarga dan serta lembaga swadaya masyarakat, termasuk swasta bertanggung jawab atas kita kesejahteraan kesehatan diri sendiri, keluaga dan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka terbentuk beberapa rumusan masalah. diantaranya:

1. Bagaimanakah penggerakan peran serta masyarakat?

2. Bagaimanakah bentuk operasional PSM?

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Penggerakan Peran Serta Masyarakat

2.1.1 Pengertian Peran Serta Masyarakat PSM

Dalam world Healt Assembly 1997, peran masyarakat adalah proses untuk mewujudkan kerja sama kemitraan antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam merencakan, melaksanakan dan memanfaatkan kegiatan kesehatan sehingga diperoleh manfaat berupa peningkatan kemampuan swadaya masyarakat masyarakat berperan dalam menentukan prasarana dan pemeliharaan teknologi tepat guna dalam pelayanan kesehatan.

Peran serta masyarakat adalah rangkaian kegiatan masyarakat yang dilakukan berdasarkan gotong royong dan swadaya masyarakat dalam rangka menolong mereka sendiri mereka sendiri mengenal, memecahkan masalah, dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat, baik dalam bidang kesehatan maupun dalam bidang yang berkaitan dengan kesehatan agar mampu memelihara kehidupannya yang sehat dalam rangka meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Peran serta masyarakat memiliki makna yang amat luas. Semua ahli mengatakan bahwa partisipasi atau peran serta masyarakat pada hakekatnya bertitik tolak dari sikap dan perilaku namun batasannya tidak jelas, akan tetapi mudah dirasakan, dihayati dan diamalkan namun sulit untuk dirumuskan.
Peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan adalah keadaan dimana individu, keluarga maupun masyarakat umum ikut serta bertanggung jawab terhadap kesehatan diri, keluarga, ataupun kesehatan masyarakat lingkungannya (DepKes RI, 1997, hal 5)

Peran serta masyarakat (PSM) adalah Proses dimana individu, keluarga dan lembaga masyarakat termasuk swasta :

a. Mengambil tanggung jawab atas kesehatan diri, keluarga dan masyarakat.

b. Mengembangkan kemampuan untuk menyehatkan diri, keluarga dan masyarakat.

c. Menjadi pelaku perintis kesehatan dan pemimpin yang menggerakkan kegiatan masyarakat di bidang kesehatan berdasarkan atas kemandirian dan kebersamaan.

Jadi peran serta masyarakat sangat dibutuhkan sekali dalam bidang kesehatan. Karena, tanpa peran dari masyarakat penggerakan peran serta masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar. Karena, semua masyarakat harus bertanggung jawab terhadap kesehatan diri, keluarga, ataupun kesehatan masyarakat lingkungannya.

2.1.2 Tujuan PSM

Tujuan umum

Untuk meningkatkan jumlah dan mutu upaya masyarakat di bidang kesehatan.

Tujuan Khusus

a. Meningkatkan kemampuan pemimpin / pemuka masyarakat dalam menggerakkan upaya kesehatan.

b. Meningkatkan kemampuan organisasi masyarakat dalam menyelenggarakan upaya kesehatan.

c. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggali, menghimpun dan mengelola dana / sarana masyarakat untuk kesehatan

Tujuan program peran serta masyarakat adalah meningkatkan peran dan kemandirian, dan kerjasama dengan lembaga-lembaga non pemerintah yang memiliki visi sesuai; meningkatkan kuantitas dan kualitas jejaring kelembagaan dan organisasi non pemerintah dan masyarakat; memperkuat peran aktif masyarakat dalam setiap tahap dan proses pembangunan.

2.1.3 Tahap-Tahap dan Tingkat PSM

Tahap-tahap PSM berdasarkan Depkes 1995 adalah sebagai berikut:

1. Analis situasi, analis tingka perkembangan, analisis kasusdan analisis sumber daya alam.

2. Rumusan masalah, rumusan tujuan dan rumusan intervensi.

3. Rencana usulan kegiatan dan pelaksanan kegiatan

4. Intervensi petugas pemerintah setempat.

5. Forum komunikasi untuk melakukan pemantauan setempat dan untuk melakukan komunikasi

6. Siklus dan jadwal

Tingkat PSM

Tingkat-tingkat PSM adalah sebagai beriku:

1. PSM karena Imbalan

Adanya peranserta karena adanya imbalan tertentu yang diberikan baik dalam bentuk imbalan materi atau imbalan kedudukan.

2. PSM karena Paksaan / Perintah

Masyarakat berperan serta karena adanya ancaman atau sanksi.

3. PSM karena Identifikasi

4. PSM karena Tuntutan Hak Asasi & Tanggung Jawab

5. PSM yang Disertai Kreasi dan daya Cipta.

6. PSM karena kesadaran

Peran serta atas dasar kesadaran tanpa adanya paksaan atau harapan dapat imbalan.

2.1.4 Bentuk-Bentuk PSM

Bentuk-bentuk PSM adalah sebagai berikut:

1. Peran serta karena terpaksa

Masyarakat berperan serta karena adanya ancaman atau sanksi.

2. Peran serta karena imbalan

Adanya peranserta karena adanya imbalan tertentu yang diberikan baik dalam bentuk imbalan materi atau imbalan kedudukan.

3. Peran serta karena kesadaran

Peran serta atas dasar kesadaran tanpa adanya paksaan atau harapan dapat imbalan.

2.1.5 Pengembangan PSM

Strategi pengembangan peran serta masyarakat dilakukan melalui pendekatan community organization atau community development yang terencana dan terarah. Dalam hubungan ini akan disampaikan tiga pola yang selama ini dikerjakan.

1. Pola rekayasa manusia dan rekayasa sosial

Peningkatan peran serta masyarakat dapat ditempuh melalui dua strategi yaitu rekayasa manusia dan rekayasa sosial. Kedua strategi ini ditempuh secara terpadu, dengan penekanan sasaran yang berbeda. Teori ini menggunakan dasar teori Rogers tentang innovation decision process, yaitu proses kejiwaan yang dialami individu sejak pertama kali memperoleh informasi tentang inovasi, sampai pada saat dia menerima atau menolak inovasi tersebut.

Proses kejiwaan ini tentu saja sangat individual sifatnya, artinya ada individu yang cepat, tetapi ada pula yang sangat lambat dalam menerima informasi. Berdasarkan kecepatan dalam menerima informasi, penduduk dapat dikelompokkan menjadi lima kategori yaitu:

a. kelompok Inovator adalah kelompok yang berwawasan luas dan berpendidikan lebih dari rata-rata.

b. kelompok Early adopter adalah kelompok yang menyaring masuknya inovasi ke dalam kelompok tersebut.

c. kelompok Early majority adalah kelompok yang mengikuti sikap Early adopter

d. kelompok Late majority adalah kelompok yang mengikuti sikap yang telah dianut oleh Early majority

e. kelompok Laggards adalah kelompok yang bersikap tradisional dan sulit menerima bahkan menolak inovasi baru.

Kajian terhadap teori ini menunjukkan bahwa intervensi pada Innovator dan Early adopter akan dapat mempengaruhi kelompok Early majority, sementara perubahan positif pada kelompok Early majority akan diikuti oleh kelompok Late majority.

Rekayasa manusia ditujukan kepada kelompok Innovator dan Early adopter yang relatif mempunyai wawasan, tingkat pendidikan dan pengetahuan yang lebih baik. Kelompok ini tidak banyak, sekitar 16%, tetapi merupakan pengambil keputusan yang berpengaruh. Oleh karena itu perlu didekati secara interpersonal. Rekayasa manusia ini dilakukan melalui advokasi kepada para pemimpin dan tokoh masyarakat setempat secara informal dulu, baru bila telah mendapatkan lampu hijau dilakukan pendekatan secara formal.

Rekayasa sosial dimaksudkan untuk menggerakkan kelompok Early majority yang proses penerimaan inovasinya lebih lambat dan berkiblat pada kelompok Early adopter. Pada kelompok besar ini tidak mungkin dilakuan rekayasa manusia, karena akan membutuhkan tenaga yang banyak dan waktu yang lama. Ole karena itu pada kelompok ini digunakan rekayasa sosial berupa pengorganisasian masyarakat. Wujud rekayas sosial adalah pembentukan kelompok kerja di tingkat masyarakat (misalnya Posyandu, Pos Obat Desa, Dana Sehat, Pos UKK, Polindes, Sadari, Posbindu Usila/Pos pembinaan terpadu usia lanjut, dll), yang prinsipnya adalah menumbuhkan kader teknis kesehatan.

Lewat kerja kader inilah diharapkan terjadi alih pengetahuan dan olah keterampilan di bidang kesehatan, dari petugas kepada kader dan dari kader kepada masyarakat. Dari proses yang panjang dan lama ini secara bertahap dapat mempengaruhi kelompok Late majority untuk mengikuti jejak kelompok di atasnya. Dengan demikian, harapan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan hidup sehat bagi segenap penduduk dapat tercapai.

Pola rekayasa manusia dan rekayasa sosial ini dikembangkan pula di tingkat petugas, dimana para pemimpin kelompok/institusi digarap dengan rekayasa manusia, sementara pengembangan organisasinya ditempuh melalui rekayasa sosial.

2) Pola Penggunaan Norma

Pola ini mendasarkan perubahan yang terencana melalui pengamalan dan perubahan norma yang dianut oleh masyarakat itu, mulai dari saat perencanaan hingga inplementasinya.

Aspek perencanaan pada awal program kesehatan memegang peranan yang sangat penting, apalagi bila sasarannya adalah masyarakat yang mempunyai nilai/norma sosial budaya tertentu. Prinsipnya adalah bagaimana kita menggunakan dan menerapkan pengetahuan dan sumber daya lainnya secara sadar, sebagai alat untuk memodifikasi pola perilaku kearah yang diharapkan.

Robert Chin dan Keneth D.Benne mengemukakan bahwa ada Tiga srategi dalam melakukan perubahan terencana, yaitu:

a. Empirical rational strategies

Strategi rasional empiric ini mempunyai asumsi dasar bahwa manusia akan menerima perubahan bila rasional dan menguntungkan dirinya. Strategi ini banyak berhasil pada penyebaran teknologi kebendaan (think technology), tetapi kurang berhasil untuk teknologi perangkat lunak (people technology).

b. Normative-reducative strategies

Strategi ini mempunyai asumsi dasar sebagai berikut:

1. Rasionalitas dan intelegensi tetap penting

2. Pola bertindak atau berperilaku masyarakat dipengaruhi oleh norma sosial budaya dan kesetiaan anggota masyarakat terhadap norma tersebut.

3. Perubahan pola berperilaku lebih cepat terjadi bila orang diajak terlibat untuk mengubah orientasi normatifnya.

Atas dasar asumsi tersebut, untuk penerapannya diperlukan change agent yang aktif mendekati masyarakat, dengan prinsip:

1. Penekanan pada kebutuhan dan persepsi masyarakat

2. Perlu kerja sama antara change agent dengan masyarakat

3. penggunaan metode perilaku yang selektif dan tepat guna

4. Tidak berapriori terhadap masalah yang dihadapi masyarakat.

Perubahan perilaku diarahkan pada:

1. Perbaikan kemampuan pemecahan masalah oleh masyarakat

2. memberi kesempatan bertumbuh kepada mereka yang mewarnai perubahan system yang akan diubah

metode ini berhasil baik untuk penyebarluasan teknologi perangkat lunak (people technology).

c. Power coercive strategies

Asumsi dasarnya adalah bahwa orang yang tidak mempunyai kekuasaan akan patuh/mengikuti mereka yang mempunyai kekuasaan (baik berupa kekuatan politik, ekonomi, moral, dll).

Ada tiga kategori dalam strategi ini yaitu :

1. Strategi tanpa kekerasan dengan bertumpu pada kekuatan moral.

2. Srategi melalui penggunaan institusi politik.

3. Strategi perubahan melalui rekomposisi dan manipulasi kekuatan elit.

3) Pola Faktorial

Dalam pola ini, tinggi rendahnya peran serta masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor yang ada dalam masyarakat itu sendiri maupun dalam supra sistemnya. Peran serta masyarakat merupakan fungsi dari berbagai faktor, yang secara sistematis dapat digambarkan sebagai berikut:

PSM = f (x1+x2+x3+x4……xn)

Keterangan :

x1 : Lingkungan epoleksosbud

x2 : Kepemimpinan

x3 : Sumber daya local

x4 : Kerjasama pemerintah dan masyarakat

x5 : Penyuluhan kesehatan masyarakat

Pola ini muncul sebagai salah satu hasil Semiloka Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan di Cisarua, tanggal 24-27 maret 1992. Dalam konsep ini disebutkan bahwa tiggi rendahnya peran serta masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor seperti tampak di atas. Konsep ini perlu ditindak lanjuti untuk mengetahui lebih rinci tentang: faktor apa saja yang mempengaruhi peran serta masyarakat dan berapa bobot masing-masing faktor tersebut pada peningkatan peran serta masyarakat di suatu komunitas. Bila kedua hal tersebut telah diketahui, maka intervensi penggerakan peran serta masyarakat dapat tepat sasaran, dengan dampak yang optimal. (Depkes RI : 1997 hal 9-16)

2.1.5 Pembinaan PSM

1. Pendataan sasaran

2. Pencatatan kelahiran kematian ibu dan bayi

3. Penggerakan sasaran agar mau menerima pelayanaan KIA

4. pengaturan transportasi setempat yang siap pakai untuk rujukan kedaruratan

5. pengaturan biaya bagi masyarakat yang tidak mampu

6. pengorganisasian donor darah berjalan

7. pelaksanaan pertemuan rutin GSI (Gerakan sayang ibu) dalam promosi suami, bidan dan desa siaga.

1. Pembinaan Dukun Bayi

a. Memebritahu ibu hamil untuk bersalin di tenaga kesehatan

b. Pengenalan tanda bahaya kehamilan, persalinan, nifas dan rujjukannya.

c. Pengenalan dini tetanus neonaturum dan BBL serta rujukannya.

d. Penyuluhan gizi dan KB

e. Pencatatan kelahiran den kematian ibu/bayi

2. Pembinaan Kader

Kader adalah tenaga yang berasal dari masyarakat, dipilih oleh masyarakat dan bekerja sama dengan masyarakat serta sukarela.

Tujuan Pembentukan Kader

Ialah membantu masyarakat mengembangkan kemampuan menegnal dan memecahkan masalah kesehatan yang dihadapi sesuai kemampuan.

Tugas Kader

a. Sebagai pelopor dalam pelaksanan kegiatan

b. Pelaksanan dan pemelihara kegiatan program pengembangan masalah.

c. Menjaga kelangsungan kegiatan.

d. Membantu dan menghubungkan antara masyarakat dengan lembaga-lembaga yang bekerja dalam pembangunan masyarakat

e. Pemberitahuan ibu hamil untuk bersalin ditenaga kesehatan

f. Pengenalan tanda bahaya kehamilan, persalinan dan nifas serta rujukannya.

g. Pengenalan dini tetanus neonaturum dan BBL serta rujukannya.

h. Penyuluhan gizi dan KB

i. Pencatatan kelahiran den kematian ibu/bayi

j. Promosi tabungan ibu bersalin, donor darah berjalan dan ambulan desa.

3. Pengembangan Wahana/Forum PSM

Berperan dalam kegiatan:

a. Posyandu

b. Polindes

c. Kelompok KIA

d. Dasa wisma

e. Tabungan ibu bersalin

f. Donor darah berjalan

g. Ambulan desa

4. Peran Pertugas (Guade)

1. Sebagai pembimbing

Yang memberi jalan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan oleh masyarakat tersendiri dengan cara yang efektif.

2. Sebagai Enabler

Yaitu untuk memunculkan dan mengarahkan kesehatan yang ada dalam masyarakat untuk diperbaiki. Petugas berfungsi sebagai ‘’salesman’’ yang menawarkan jalan keluar.

3. Sebagai ahli (Expert)

Memeberikan keterangan dalam bidang yang di kuasai, beberapa fakta-fakta rekomendasi tentang apa yang harus dipilih.

2.1.7 Langkah pembinaan PSM

Langkah pembinaan PPSM diantaranya:

1. Pertemuan / Pendekatan Tingkat Desa

2. Survey Mawas Diri ( Community Self Survey / CSS )

3. Musyawarah Masyarakat Desa

4. Pelatihan Kader

5. Pelaksanaan Upaya Kesehatan Oleh Masyarakat

6. Pembinaan Pelestarian Kegiatan

7. Pengenalan Sosio – Budaya Masyarakat Setempat

2.2 Bentuk Operasional Peran Serta Masyarakat

2.2.1 Pos Obat Desa

a. Pengertian

Suatu peran serta masyarakat berupa upaya pengobatan sederhana bersumber daya masyarakat (dari, oleh dan untuk masyarakat) dan bukan perpanjang tanganan puskesmas. POD juga merupakan wahana edukasi yaitu alih pengetahuan dan keterangan tentang obat dan pengobatan sederhana dari petugas kepada kader dan dari kader kepada masyarakat. Kegiatan ini juga merupakan pengembangan dari upaya kesehatan bersumber dayamasyarakat lainnya seperti posyandu, dana sehat, pos KB, desa siaga dan lain-lain.

b. Tujuan

Umum : meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menolong sendiri dibidang kesehatan melalui penyediaan obat-obatan dan pengobatan sederhana terhadap penyakit ringan didaerah setempat.

Khusus :

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang obat dan upaya pengobatan sederhana terhadap penyakit ringan didaerah setempat.

2. Meningkatkan keterampilan masyarakatdalam mengenai keluhan dan mengobati penyakit ringan secara sederhana.

3. Tersedianya obat yang bermutu dengan hargat terjangkau bagi masyarakat.

c. Sasaran

Kelompok masyarakat yang masih rendah keterjangkauan dalam halobatdan pengobatan.

d. Strategi

1. POD merupakan upaya kuratif dalam rangka meningkatkan fungsi dan pelestarian kader posyandu

2. POD dapat dibuktikan meski sebelumnya tidak terdapat usaha kesehatan bersumber daya masyarakat bilasudah ada posyandu tersebut

3. Obat yang digunakan di POD adalah obat genetik golongan obat bebas dan bebas terbatas, seperti obat khusus yang disusun pemerintah

e. Pelaksanaan kegiatan POD

1. Persiapan bagi petugas

Dilakukan dengan cara:

· Orientasi : kepada petugas daerah tingkat II

· Pelatihan : kepada petugas PKM lama latihan 3 hari di DATI II

2. Persiapan masyarakat

Pelatihan kader POD harus seseorang yang sebelumnya berasal dari kader posyandu yang mampu atau siapa saja yang dianggap mampu dan bersedia. Lama pelatihan 3 hari bertempat di puskesmas atau balai desa.

3. Pelaksanaa POD

· Selesai pelatihan kader dapat menyelenggarakan POD sesuai kebutuhan diwilayahnya masing-masing

· Jika hanya 1 POD lokasinya diposyandu

· Jika lebih dari 1 POD lokasinya di posyandu dan rumah kader atau tempat lain yang strategis dan siap 24 jam

Setelah kader dilatih, maka kader diberikan paketobat yang diangsur secara kredit.

2.2.2 Polindes

a. Pengertian

Salah satu bentuk UKBM (Usaha Kesehatan Bagi Masyarakat)yang didirikan masyarakat oleh masyarakat atas dasarmusyawarah, sebagai kelengkapan dari pembangunan masyarakat desa, untuk memberikan pelayanan KIA-KB serta pelayanan kesehatanlainnya sesuai dengan kewenangan bidan.

Polindes juga tempat yang didirikan oleh masyarakat atas dasar musyawarah sebagai kelengkapan dari pembangunankesehatan masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana yang kelola oleh bidan desa bekerja sama dengan dukun bayi dibawahpengawasandokter puskesmas setempat.

Kajian makna polindes:

1. Salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyediaan tempat pertolongan persalinan danpelayanan KIA, termasuk KB di desa

2. Dirintis didesa yang telah mempunyai bidan yang tinggal didesa tersebut

3. Dalam pengembangan polindesdapat berupa penyediaan tempat untuk pelayanan KIA, pertolongan polindes, penggerakan sasaran dan dukungan terhadap pelaksanaan tugasbidan didesa

4. Peran bidan didesa yang sudahdilengkapi oleh pemerintah dengan alat-alat yang diperlukan adalah memberikan pelayanan kebidanan kepadamasyarakat di desa tersebut

5. Polindes secara teknis berada dibawah pembinaan dan pengawasan puskesmas

6. Tempat yangdisediakan oleh masyarakat berupa ruangan untuk pelayanan KIA, termasuk tempat pertolongan persalinan yang dilengkapi dengan air bersih

7. Tanggung jawab penyediaan dan penglolaan tempat serta dukungan operasional berasal dari masyarakat, maka perlu diadakan kesepakatan antara wakil masyarakat melalui wadah LKMD dengan bidan desa tentang pengaturan biayaoperasional dan tarif pertolongan persalinan di polindes

8. Dukun bayi dan kader posyanduadalah kader masyarakat yang paling terkait

b. Fungsi

1. Sebagai tempat pelayanan KB dan KIA dan pelayanan kesehatan lainnya

2. Sebagai tempat untuk melakukan kegiatanpembinaan, penyuluhan dan konseling KIA

3. Pusat kegiatan pemberdayaan masyarakat

4. Ada tenaga bidan yangbekerja penuh sebagai pengelola polindes

5. Tersedianya sarana untuk melaksanakan fungsi bidan seperti:

· Bidan kit

· Sarana imuniasasi

· Timbangan berat badan dan tinggi badan

· Infus set

· Obat-obatan uterotonika

· Cairan Dex 5% NaCl

· Inkubator sederhana

· IUD kit

6. Memenuhi persyaratan Rumah Sakit

· Ventilasi dan penerangan cukup

· Tersedianya air bersih

· Tersedianya sistem pembangunan air limbah

· Ukuran minimal 3x4 m²

· Pekarangan bersih

7. Lokasidapat dicapai oleh penduduk dan mudah dicapai oleh kendaraan roda empat

8. Ada tempat untuk melakukan pertolongan persalinan dan perawatan yang memiliki tempat tidur minimal 2

c. Tujuan

1. Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan KIA dan KB

2. Meningkatkan pembinaan dukun bayi dan kader kesehatan

3. Meningkatkan kesempatan untukmemberikan penyuluhan dan konseling kesehatan bagi ibu dankeluarganya

4. Meningkatkan pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan kewenangan bidan

d. Kegiatan

1. Memeriksa kehamilan, termasuk memberikan imunisai TT pada ibu hamil dan mendeteksi dini resiko tinggi kehamilan

2. Menolong persalinannormal dan persalinan dengan resiko sedang

3. Memberikanpelayanan kesehatan ibudan nifas dan menyusui

4. Memberikan pelayanan kesehatanneonatal, bayi, anak balita, dan anak pra sekolah, serta imunisasi dasar pada bayi

5. Memberikan pelayanan KB

6. Mendeteksi dan memberikan pertolongan pertama pada kehamilan dan persalinan yang beresiko tinggi baik ibu maupun bayinya

7. Menampung rujukan dari dukun bayi dan darikader (posyandu, desa wisma)

8. Merujuk kelainan kefasilitas kesehatan yang lebih mampu

9. Melatih danmembina dukun bayi maupun kader(posyandu. Desa wisma)

10. Memberikan penyuluhan kesehatan tentang gizi ibu hamil dan anak serta peningkatan ASI dan KB

11. Mencatat serta melaporkan kegiatan yang dilaksanakan kepada puskesmas setempat

12. Faktor resiko sedang

Ø Faktor yang secara tidak langsung dapat membahayakan ibu hamil, ibu bersalin, sehingga memerlukan pengawasan serta perawatan

Ø Kriteria resiko sedang:

- Umur ibu kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun

- Tinggi badan ibukurangdari 145 cm

- Jarak antara kehamilan saat ini dan sebelumnya kurang dari 2 tahun

- Paritas sebanyak lebih dari 4 kali

13. Faktor resiko tinggi

Ø Faktor yang merupakan penyebab dari kematian ibu hamil, bersalin dan bayi

Ø Kriteria resiko tinggi:

- Perdarahan

- Infeksi

- Eklamsia

- Kelainan

- letak

e. Sasaran

1. Bayi berusia kurang dari 1 tahun

2. Anak balita usia 1 tahun sampai 5 tahun

3. Ibu hamil, menyusui, dan nifas

4. Wanita usia subur

5. Kader

6. Masyarakat setempat

f. Syarat terbentuknya

1. Tersedianya bidan didesa yang bekerja penuh untuk mengelola polindes

2. Tersedianya sarana untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidan

3. Memenuhi persyaratan rumah sehat

4. Lokasidapat dicapai oleh penduduk dan mudah dicapai oleh kendaraan roda empat

5. Ada tempat untuk melakukan pertolongan persalinan dan perawatan

2.2.3 Desa Siaga

Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Sebuah Desa dikatakan menjadi desa siaga apabila desa tersebut telah memiliki sekurang-kurangnya sebuah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) (Depkes, 2007).

Desa Siaga adalah konsep yang secara formal diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kesiagaan penduduk desa dalam rangka mengatasi berbagai masalah kesehatan, termasuk kejadian wabah (KLB). Menurut SK Menkes No. 564/SK/ VIII/ 2006, elemen utama Desa Siaga sbb :

a. Pendirian Poskesdes

b. Penempatan tenaga professional minimal Bidan,

c. Pemberdayaan masyarakat dengan melatih kader Desa Siaga.

Peran serta masyarakat dilaksanakan melaui kegiatan SMD dan MMD (participative planning and implementation).Melalui mekanisme ini masyarakat akan melakukan identifikasi masalah kesehatan sekaligus merencanakan dan melaksanakan intervensi yang akan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

Desa yang dimaksud di sini dapat berarti Kelurahan atau negeri atau istilah-istilah lain bagi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adapt-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Siaga merupakan gambaran masyarakat yang sadar, mau dan mampu untuk mencegah dan mengatasi berbagai ancaman terhadap kesehatan masyarakat seperti kurang gizi, penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB, kejadian bencana, kecelakaan, dan lain-lain, dengan memanfaatkan potensi setempat, secara gotong-royong.

A. Tujuan Desa Siaga

Tujuan dari dibentuknya Desa Siaga adalah:

1. Mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat desa.

2. Menyiapsiagakan masyarakat untuk menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat.

3. Memandirikan masyarakat dalam mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat.

B. Sasaran dan Kriteria Pengembangan Desa Siaga Sasaran

Untuk mempermudah strategi intervensi, sasaran pengembangan Desa Siaga dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Semua individu dan keluarga di desa, yang diharapkan mampu melaksanakan hidup sehat, serta perduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayah desanya.

b. Pihak-pihak yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku individu dan keluarga atau dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi perubahan perilaku tersebut, seperti tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh perempuan dan pemuda; kader; serta petugas kesehatan.

c. Pihak-pihak yang diharapkan memberikan dukungan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dana, tenaga, sarana, dan lain-lain, seperti Kepala Desa, Camat, para pejabat terkait, swasta, para donatur, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sebuah desa telah menjadi Desa Siaga apabila desa tersebut memiliki sekurang-kurangnya sebuah Pos Kesehatan Desa.

C. Program-program yang Terdapat Dalam Desa Siaga

Inti dari kegiata Desa Siaga adalah memberdayakan masyarakat agar mau dan mampu untuk hidup sehat. Oleh karena itu dalam pengembangannya diperlukan langkah-langkah pendekatan edukatif. Yaitu upaya mendampingi (memfasilitasi) masyarakat untuk menjalani proses pembelajaran yang berupa proses pemecahan masalah-masalah kesehatan yang dihadapinya.

Untuk menuju Desa Siaga perlu dikaji berbagai kegiatan bersumberdaya masyarakat yang ada dewasa ini seperti Posyandu, Polindes, Pos Obat Desa, Dana Sahat, Siap-Antar-Jaga, dan lain-lain sebagai titik awal pengembangan menuju Desa Siaga. Dengan demikian, mengubah desa menjadi Desa Siaga akan lebih cepat bila di desa tersebut telah ada berbagai Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).

a. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Dalam Desa Siaga

Poskesdes adalah upaya UKBM yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan / menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.Poskesdes dapat dikatakan sebagai sarana kesehatan yang merupakan pertemuan antara upaya-upaya masyarakat dan dukungan pemerintah.

Pelayanannya meliputi upaya-upaya promotif, preventif, dan kuratif yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (terutama bidan) dengan melibatkan kader atau tenaga sukarela lainnya.

Kegiatan Poskendes adalah sebagai berikut:

a. Pengamatan epidemiologis sederhana terhadap penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB, dan faktor-faktor resikonya (termasuk status gizi) serta kesehatan ibu hamil yang beresiko.

b. Penanggulangan penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB, serta faktor-faktor resikonya (termasuk kurang gizi).

c. Kesiapsiagaan dan penanggualangan bencana dan kegawatdaruratan kesehatan.

d. Pelayanan medis dasar, sesuai dengan kompetensinya.

e. Kegiatan-kegiatan lain, yaitu promosi kesehatan untuk peningkatan keluarga sadar gizi, peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penyehatan lingkungan, dan lain-lain, merupakan kegiatan pengembangan.

Poskesdes juga diharapkan sebagai pusat pengembangan atau revitalisasi berbagai UKBM lain yang dibutuhkan masyarakat desa (misalnya Warung Obat Desa, Kelompok Pemakai Air, Arisan Jamban Keluarga dan lain-lain). Dengan demikian, Poskesdes sekaligus berperan sebagai coordinator dan UKBM-UKBM tersebut.

Pembangunan saranan fisik Poskesdes dapat dilaksanakan melalui berbagai cara, yaitu dengan urutan alternative sebagai berikut:

a. Mengembangkan Pondok Bersalin Desa (Polindes) yang telah ada menjadi Poskesdes.

b. Memanfaatkan bangunan yang sudah ada, yaitu misalnya Balai RW, Balai Desa, Bali Pertemuan Desa, dan lain-lain.

c. Membangun baru, yaitu dengan pendanaan dari Pemerintah (Pusat atau Daerah), donator, dunia usaha, atau swadaya masyarakat.

b. Pendekatan Pengembangan Desa Siaga

Pengembangan Desa Siaga dilaksanakan dengan membantu / memfasilitasi masyarakat untuk menjalani proses pembelajaran melalui siklus atau spiral pemecahan masalah yang terorganisasi (pengorganisasian masyarakat), yaitu dengan menempuh tahap-tahap:

a. Mengidentifikasi masalah, penyebab masalah, dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah.

b. Mendiagnosis masalah dan merumuskan alternatif-alternatif pemecahan masalah.

c. Menetapkan alternative pemecahan masalah yang layak, merencanakan dan melaksanakannya.

d. Memantau, mengevaluasi dan membina kelestarian upaya-upaya yang telah dilakukan.

Meskipun di lapangan banyak variasi pelaksanaanya, namun secara garis besar langkah-langkah pokok yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan Tim Petugas

· Tujuan langkah ini adalah mempersiapkan para petugas kesehatan yang berada di wilayah Puskesmas, baik petugas teknis maupun petugas administrasi. Persiapan pada petugas ini bisa berbentuk sosialisasi, pertemuan atau pelatihan yang bersifat konsolidasi, yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

· Keluaran (output) dan langkah ini adalah petugas memahami tugas dan fungsinya, serta siap bekerjasama dalam satu tim untuk melakukan pendekatan kepada pemangku kepentingan masyarakat.

b. Pengembangan Tim di Masyarakat

Tujuan langkah ini adalah untuk mempersiapkan para petugas, tokoh masyarakat, serta masyarakat, agar mereka tahu dan mau bekerjasama dalam satu tim untuk mengembangkan Desa Siaga.

Termasuk kegiatan advokasi kepada para penentu kebijakan, agar mereka mau memberikan dukungan, baik berupa kebijakan atau anjuran, serta restu, maupun dana atau sumber dana yang lain, sehingga pembangunan Desa Siaga dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat bertujuan agar mereka memahami dan mendukung, khususnya dalam membentuk opini publik guna menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan Desa Siaga.

Jika di daerah tersebut telah terbentuk wadah-wadah kegiatan masyarakat di bidang kesehatan seperti Konsil Kesehatan Kecamatan atau Badan Penyantun Puskesmas, Lembaga Pemberdayaan Desa, PKK, serta organisasi kemasyarakatan lainnya, hendaknya lembaga-lembaga ini diikut sertakan dalam setiap persemuan dan kesepakatan.

c. Survei Mawas Diri

Survey Mawas Diri (SMD) atau Telaah Mawas Diri (TMD) atau Community Self Survey (CSS) bertujuan agar pemuka-pemuka masyarakat mampu melakukan telaah mawas diri untuk desanya. Survey ini harus dilakukan oleh pemuka-pemuka masyarakat setempat dengan bimbingan tenaga kesehatan. Dengan demikian, mereka menjadi sadar akan permasalahan yang dihadapi di desanya, serta bangkit niat dan tekad untuk mencari solusinya, termasuk membangun Poskesdes sebagai upaya mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat desa. Untuk itu, sebelumnya perlu dilakukan pemilihan dan pembekalan keterampilan bagi mereka

d. Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)

Tujuan penyelenggaraaan musyawarah masyarakat desa (MMD) ini adalah mencari alternative penyelesaian masalah kesehatan dan upaya membangun Poskesdes, diakitkan dengan potensi yang dimiliki desa. Di samping itu, juga untuk menyusun rencana jangka panjang pengembangan Desa Siaga.

Inisiatif penyelenggaraan musyawarah sebaiknya berasal dari tokoh masyarakat yang telah sepakat mendukung pengembangan Desa Siaga. Peserta musyawarah adalah tokoh-tokoh masyarakat, termasuk tokoh-tokoh perempuan dan generasi muda setempat. Bahkan sedapat mungkin dilibatkan pula kalangan dunia usaha yang mau mendukung pengembangan Desa Siaga dan kelestariannya (untuk itu diperlukan advokasi).

e. Pelaksanaan Kegiatan

Secara operasional pembentukan Desa Siaga dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

Ø Pemilihan Pengurus dan Kader Desa Siaga

Pemilihan pengurus dan kader Desa Siaga dilakukan melalui pertemuan khusus para pemimpin formal desa dan tokoh masyarakat serta beberapa wakil masyarakat. Pemilihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat, sesuai dengan tata cara dan kriteria yang berlaku, dengan difasilitasi oleh Puskesmas.

Ø Orientasi / Pelatihan Kader Desa Siaga

Sebelum melaksanakan tugasnya, kepada pengelola dan kader desa yang telah ditetapkan perlu diberikan orientasi atau pelatihan. Orientasi / pelatihan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota sesuai dengan pedoman orientasi / pelatihan yang berlaku.

Materi orientasi / pelatihan mencakup kegiatan yang akan dilaksanakan di desa dalam rangka pengembangan Desa Siaga (sebagaiman telah dirumuskan dalam Rencana Operasional). Yaitu meliputi pengelolaan Desa Siaga secara umum, pembangunan dan pengelolaan Poskesdes, pengembangan dan pengelolaan UBKM lain, serta hal-hal penting terkait seperti kehamilan dan persalinan sehat, Siap-Antar-Jaga, Keluarga Sadar Gizi, Posyandu, kesehatan lingkungan, pencegahan penyakit menular, penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman (PAB-PLP), kegawatdaruratan sehari-hari, kesiap-siagaan bencana, kejadian luar biasa, warung obat desa (WOD), dversifikasi pertanian tanaman pangan dan pemanfaatan pekarangan melalui Taman Obat Keluarga (TOGA), kegiatan surveilans, PHS, dan lain-lain.

Ø Pengembangan Poskesdes dan UKBM lain

Dalam hal ini, pembangunan Poskesdes bisa dikembangkan dari Polindes yang sudah ada.

Apabila tidak ada Polindes, maka perlu dibahas dan dicantumkan dalam rencana kerja tentang alternative lain pembangunan Poskesdes. Dengan demikian diketahui bagaimana Poskesdes tersebut akan diadakan, membangun baru dengan fasilitas dari pemerintah, membangun baru dengan bantuan dari donator, membangun baru dengan swadaya masyarakat, atau memodifikasi bangunan lain yang ada.

Bilamana Poskesdes sudah berhasil diselenggarakan, kegiatan dilanjutkan dengan membentuk UKBM-UKBM yang diperlukan dan belum ada di desa yang bersangkutan, atau merevitalisasi yang sudah ada tetapi kurang / tidak aktif.

Ø Penyelenggaraan Kegiatan Desa Siaga

Dengan telah adanya Poskesdes, maka desa yang bersangkutan telah dapat ditetapkan sebagai Desa Siaga. Setelah Desa Siaga resmi dibentuk, dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan Poskesdes secara rutin, yaitu pengembangan sistem surveilans berbasis masyarakat, pengembangan kesiapsiagaan dan penanggulangan kegawat-daruratan dan bencana, pemberantasan penyakit menular, penggalangan dana, pemberdayaan masyarakat menuju KADARZI dan PHBS, penyehatan lingkungan, serta pelayanan kesehatan dasar (bila diperlukan). Selain itu, diselenggarakan pula pelayanan UKBM-UKBM lain seperti Posyandu dan lain-lain dengan berpedoman kepada panduan yang berlaku.

Secara berkala kegiatan Desa Siaga dibimbing dan dipantau oleh Puskesmas, yang hasilnya dipakai sebagai masukan untuk perencanaan dan pengembangan Desa Siaga selanjutnya secara lintas sektoral.

Ø Pembinaan dan Peningkatan

Untuk memajukan Desa Siaga perlu adanya pengembangan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak. Perwujudan dan pengembangan jejaring Desa Siaga dapat dilakukan melalui Temu Jejaring UKBM secara internal di dalam desa sendiri dan atau Temu Jejaring antar Desa Siaga (minimal sekali dalam setahun). Upaya ini selain untuk memantapkan kerjasama, juga diharapkan dapat menyediakan wahana tukar-menukar pengalaman dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bersama. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah pembinaan jejaring lintas sektor, khususnya dengan program-program pembangunan yang bersasaran Desa.

Salah satu kunci keberhasilan dan kelestarian Desa Siaga adalah keaktifan para kader. Oleh karena itu, dalam rangka pembinaan perlu dikembangkan upaya untuk memenuhi kebutuhan para kader agar tidak drop out. Kader-kader yang memiliki motivasi memuaskan kebutuhan sosial psikologinya harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan kreatifitasnya. Sedangkan kader-kader yang masih dibebani dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya, harus dibantu untuk memperoleh pendapatan tambahan, misalnya dengan pemberian gaji / intensif atau difasilitasi agar dapat berwirausaha.

Untuk dapat melihat perkembangan Desa Siaga, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi. Berkaitan dengan itu, kegiatan-kegiatan di Desa Siaga perlu dicatat oleh kader, misalnya dalam Buku Register UKBM (contohnya: kegiatan Posyandu dicatat dalam buku Register Ibu dan Anak Tingkat Desa atau RIAD dalam Sistem Informasi Posyandu).

D. Peran Bidan Desa Untuk Mewujudkan Desa Siaga

Peran tenaga kesehatan dalam mewujudkan desa siaga sangat penting, dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara menggalang kemitraan dengan masyarakat, melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dengan mempertimbangkan potensi masyarakat serta sumber-sumber yang tersedia di masyarakat.

Peran bidan secara umum sebagai berikut:

1. Peran sebagai pelaksana.

Memberikan pelayanan asuhan kebidanan kepada klien selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas, pada bayi baru lahir, PUS (pasangan usia subur), KB,Wanita dengan gangguan reproduksi dan menopouse, pada bayi, balita dengan melibatkan keluarga.

2. Peran sebagai pengelola.

a. Mengembangkan pelayanan dasar kesehatan terutama untuk pelayanan kebidanan individu, keluarga, dan masyarakat di wilayah kerja.

b. Melaksanakan program kesehatan dan sektor lain di wilayah kerja.

3. Peran sebagai pendidik.

Memberi Pendidikan dan penyuluhan kesehatan tentang penanggulangan masalah kesehatan khususnya yang berhubungan dengan Kesehatan Ibu, Anak dan KB.

4. Peran sebagai peneliti/investigator.

Melaksanakan Investigasi atau Penelitian Terapan Dalam Bidang Kesehatan Baik Secara Mandiri Maupun Kelompok.

Peran bidan desa untuk mewujudkan desa siaga antara lain:

a. Menurunkan AKI dan AKB.

Hal ini dapat diwujudkan dengan memberikan pelayanan asuhan kebidanan kepada klien selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas, pada bayi baru lahir. Dan dengan melakukan pendataan ibu hamil, ibu bersalin dan nifas, juga tentang ibu hamil dengan resiko tingi (resti).

b. Melakukan kerjasama dengan kader dan tokoh masyarakat.

c. Mengembangkan fasilitas kesehatan di desa, misalnya poskesdes, posyandu balita, posyandu lansia, usaha kesehatan masjid.

d. Melakukan penyuluhan terhadap dukun bayi.

Ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan untuk dukun bayi.

e. Melakukan sistem pendidikan di masarakat.

Misal: Penyuluhan melalui pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan di masyarakat.

f. Mengadakan sistem pendanaan.

Adalah sistem tabungan yang dikembangkan oleh masyarakat atau ibu hamil yang digunakan untuk persalinan. Misalnya: Dasolin (Dana Sosial Persalinan),

Tabulin (Tabungan Ibu Bersalin) uang yang dikumpulkan atau ditabung oleh ibu hamil yang dapat disimpan oleh bidan desa atau pengurus.

g. Mengadakan program mekanisme donor darah.

Dalam progaram ini bertujuan untu memperoleh kelompok pendonor darah sebagai penyedia darah bagi PMI yang dapat digunakan oleh ibu bersalin yang membutuhkan.

h. Melaksanakan mekanisme kemitraan

Kemitraan adalah bentuk kerja sama dengan berbagai pihak terkait yang mendukung program desa siaga. Bentuk kemitraan dapat berupa: Kemitraan bidan dengan dukun, LSM, PMI, PKK.

2.2.4 Dana Sehat

Dana sehat sudah lama dikembangkan diIndonesia jauh sebelum program JPKM dicanangkan, dana sehat suhat marak meski dalam bentuk sederhana. Bersamaan dengan keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia “demand” masyarakat terhadap kesehatan masyarakat makin meningkat, sejalan dengan itu terjadi perkembangan yang menarik yaitu meluasnya keinginan untuk membentuk dana sehat dan meluasnya liputan wilayah dana sehat.

a. Tujuan dana sehat

Dana sehat bertujuan untuk memelihara kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat yang berkesinambungan melalui penyelenggaraan kesehatan, pesertaan dan perdanaan yang terorganisasi. Secara khusus tujuan dana sehat adalah:

1. Terselenggaranya pemeliharaan kesehatan yang bermutu, berhasil guna dan berdaya guna

2. Tersedianya dana yang duhimpun secara pra upaya atau asaz gotong royong

3. Terwujudnya pengelolaan yang efisien dan efektif oleh lembaga organisasi masyarakat yang melindungi kepentingan peserta

Dana sehat tidak hanya semata membiayai pemeliharaan kesehatan, melainkan juga berusaha meningkatkan kemampuan hidup sehat anggota masyarakat, baik perorangan, keluarga maupun masyarakat.

Daan sehat merupakan salah satu bentuk peran serta dan kemandirian masyrakat dalam bidang kesehatan.Penyelenggaraan diperlihatkan melalui kelompok masyarakat yang teroganisasi seperti RT/RW, LKMD/PKK, paguyuban, pengajian, koperasi dan lain-lain.

b. Komponen penyelenggaraan

Dalam komponen penyelenggaraan dana terdapat tiga komponen, yaitu:

1. Peserta

Peserta dana sehat dapat peorangan, keluarag dan kelompok masyrakat. Sebagai perorangan peserta berkewajiban membayar iuran yang ditetapkan untuk mendapatkan hal pelayanan kesehatan. Peserta dana sehat dalam bentuk keluarga, jumlah anggota keluarga yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan ditentukan atas dasar sesuai dengan iuran yang diserahkan dan paket pelayanan yang diberikan. Dalam bentuk kelompok, peserta ikut serta didalam penyelenggaran dana sehat berdasarkan atas dasar musyawarah bersama.

2. Penyelenggraan

Tenaga kesehatan yang bekerja diunit kesehatan penyelenggraan dana sehat bertindak sebagai pelaksana dana sehta. Sebagai penyelenggra dana sehat ini dapat unit pelayanan kesehtaan pemerintah dan swasta.

3. Pengelolaan dana sehat

Pengelola dana sehat melaksanakan tiga fungsi, yaitu fungsi kepesertaan, perdanaan, dan pemeliharaan kesehatan.

c. Ciri penyelenggaraan

Penyelenggaraan dana sehat bercirikan sebagai berikut:

1. Kegotong royongan

Penyelengaraan dana sehat dilaksanakan usaha bersama, asaz kekeluargaan diantara peserta, bersama-sama mengumpulkan iuran unuk pemeliharaan kesehatan. Gotong royong dilakukan oleh peserta spontan dan sadar.

2. Musyawarah mufakat

Setiap keputusan penyelenggaraan dana sehat didasarkan atas musyawarah anggotanya. Kepemimpinan didalam penyelenggaraan dana sehat diperlukan agar tujuan bersama tercapai. Pemeliharaan kesehatan yang didkung oleh dana sehat memerlukan organisasi yang teratur dan mantap. Asaz demokrasi juga merupakan system pengambilan keputusan didalam penyelenggaraan dana sehat.

3. Manajemen terbuka

Adanya manajemen adalah agar kegiatan dilakukan secara terbuka. Keterbukaan terutama dalam pengelolaan dana yang terkumpul. Hal ini hanya dapat terwujud bila timbul rasa saling percaya mempercayai antara peserta dengan pengelola.

4. Dana sehat dalam kegiatan ekonomi

Penyelenggaraan dana sehat akan lestari jika dikaitkan dengan upaya ekonomi.

d. Penyelenggaraan dana sehat

Penyelenggraan dana sehat dapat dilakukan dalam tahapan sebagai berikut:

1. Penyiapan

Tahap ini dilakukan untuk menelaah untuk mengetahui kemungkinan masyarakat dapat melaksanakan penyelenggaraan dana sehat. Tahap ini juga merupakan tahap memperkenalkan dana sehat dan dorongan masyarakat untuk turut serta berperan dalam penyelenggaraan dana sehat.

Pendekatan dengan para tokoh adalah tahap awal dari tahap penyiapan. Kepada tokoh masyarakat diperkenalkan dana sehat dan manfaatnya. Masyarakat diajak untuk mengetahui permasalahan kesehatan mereka melalui kegiatan survey.

Survey merupakan penentu diselenggarakannya dana sehat. Pengetahuan masalah kesehatan bagi masyarakat mendorong untuk mencari upaya pemecahan yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat sendiri adalh penyelenggaraan dana sehat. Masalah kesehatan yang ditemukan dimasyarakat merupakan bahan bagi kelompok bermusyawarah ututk mencari jalan keluarnya.

Didalam musyawarah dibahas upaya-upaya yang dilakukan untuk peningkatkan kesehatn masyarakat. Didalam musyawarah diputuskan perlunya penyelenggaraan dana sehat. Ketentuan jumlah iuran yang harus dikontribusikan ditetapkan ddalam musyawarah ini.

2. Pelaksanaan

Kegiatan utama dari peyelenggaraan dana sehat adalah pembayaran iuran para anggotanya. Pemelliharaan kesehatan melalui dana sehat banyak tergantung kepada kelancaraan pembayaraan iuran peserta dana sehat. Pembayaran yang teratur dan tepat waktu akan menjamin kelancaraan pemeliharaan kesehatan.

Faktor lain yang haruus diperhatikan adalah kesiapan pelaksana dan pengelola pelayanan. Pelaksana dapat melakukan pelayanan yang memuaskan peserta. Ketidakpuasan peserta menerima pelayanan akan mempengaruhi kelancaran pembayaran iuran. Manajemen yang dilakukan oleh pengelola dan timnya juga berperan sebagai factor pendukung. Manajemen yang baik akan memperlancar pebayaran iuran dan pelayanan.

3. Pembinaan dan pengembangan

Kegiatan dilakukan oleh pemerintah dan lembaga penyelengagaraan dana sehat. Melalui kegiatan pembinaan dapat diketahui dengan segera masalah yang dihadapi dan dicarikan jalan keluarnya.

Disamping itu petunjuk dapat diberikan melalui pembinaan. Upaya pengembangan merupakan eharusan agar dana sehat dapat dinamis dan tumbuh ditengah masyarakat. Dana sehat harus dapat mengikuuti perkembangan masyarakat yang penuh dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Oleh karena itu dana sehat terus berkembang secara etrus menerus.

e. Dana sehat dan KIA

Penyelenggaraan dana sehat dapat dilakukan untuk pemeliharaan kesehatan ibu dan anak. Pemeliharaan kesehatan melalui dana sehat dapat dilakukan kepada ibu hamil, nifas, menyusui, bayi dan anak balita serta keluarga berencaan.

Kontribusi dana dapat berasal dari keluarga atau ibu rumah tangga. Sebagai peserta adalah ibu atau keuarga.Sedangkan sebgai pelaksana adalh tenaga kesehatan terutama bidan, dokter dan perawat.

Keikutsertaan ibu dalam kegiatan social masyarakat lebih mudah bila dibandingan dengan kaum para apak.Karena ibu lebih mudah kontribusi dalam kegiatan social. Potensi yang ada pada ibu perlu dikembangkan dalam penyelenggraan dana sehat untuk mendukun pemelihataan kesehatan ibu dan anak.

f. Arah yang dituju

Bila diurai lebih lamjut menurut fungsi kepesertaan pendanaan pemliharaan kesehatan dan organisasi, maka arah pembinaan yang harus dituju adalah:

1. Paket pelayanan dasar

Bila dana sehat akan mengarah ke JPKM maka paket pelayanan kesehatan dasar harus meliputi:

1) Rawat jalan yang meliputi

- Promotif seperti melakukan penyuluhan

- Preventik yaitu pelayanan kesehatan pencegahan, termasuk didalamnya peberian imunisasi, pelayanan KB dan pelayanan kesehatan ibu dan anak

- Kuratif yaitu pemeriksaan kesehatan, engobatan dan tindakan medis

- Rehabilitative yaitu upaya pemulihan kesehatan

2) Rawat inap yang meliputi 5 hari rawat

3) Pelayanan kesehatan penunjang termasuk:

- Pelayanan radiodiagnostik dan atau USG

- Pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik

2. Jumlah anggota dan besarnya iuran

Jumlah peserta dengan besarnya iuran saling berkaitan.Makin besar jumlah peserta makin kecil biaya iurannnya, dan begitupun sebaliknya jika semakin sedikit peserta yang ikut maka biaya iuran menjadi semakin mahal.

3. Tahapan perkembangan

1) Dana sehat pratama, yaitu dana sehat yang paling pemula tingkatannya

2) Dana sehat madya, yaitu dana sehat yang sudah agak berkembang, tetapi belum seperti yang diinginkan dan diharapkan

3) Dana sehat purnama, yaitu dana sehat yang sudah mantap seperti yang diinginkan

4. Jenis intervensi pada tiap kategori

1) Dana sehat pertama (I, II, III)

Meningkatkan frekuensi danintensitas KIE dari petugas pembina kepada para pengurus dana sehat

2) Dana sehat madya

Pelatihan manejemenoperasional dana sehat, pelatihan ini berkaitan dengan pengelolaan danasehat secara keseluruhan termasuk manejemen keuangan

3) Dana sehat purnama

Pelatihan JPKM sebagai persiapan dana sehat tersebut untuk bergabung atau meningkatkan statusnya menjadi JPKM

2.2.5 Pos Kesehatan Pesantren (POSKESTREN)

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan islam yang memiliki warga belajar yang disebut santri. Peran pondok pesantren dalam pembangunan kesehatan diwujudkan dengan munculnya JPKM dilingkungan pondok pesantren diantaranya adalah posyandu asuhan tokoh agama, dana sehat pondok pesantren, santri husada.

Jenis intervensi untuk tiap tingkataan perkembangan poskestren:

1. Poskestren pertama adalah pelatihan angoota santri husada

Poskestren madya adalah pelatihan pemimpin santri husada dan pelatihan penambahan program kegiatan

2. Poskestren purnama adalah pelatihan program kegiatan dan pelatihan penggalian dana masyarakat

3. Poskestren mandiri adalah pelatihan dana sehat berprinsip JPKM

2.2.6 Tabungan Ibu Bersalin

Tabungan ini sifatnya insidensial, keberadaannya terutama padasaat mulainya kehamilan dan dapat berakhir pada saat seorang ibu sudah melahirkan. Tabungan ini akan sangat membantu terutama bagi ibu hamil dan keluarganya pada saat menghadapi persalinan terutama masalah kendala biaya sudah dapat teratasi.

Secara psikologis ibu akan merasa tenang menghadapi saat persalinan dank arena pengelolaan. Tubulin biasanya oleh tokoh masyarakat atau petugas kesehatan, maka akan menjamin akses ibu kepada petugas kesehatan. Perlindungan pembiayaan kesehatan sendiri seharusnya dimiliki setiap orang pada fase kehidupannya.

Tujuan diadakannya tubulin, antara lain:

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia

2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama ibu hamil

3. Memotivasi masyarakat terutama ibu hamil, menyisihkan sebagian persiapan persalinan

Keberhasilan pemberdayaan perempuan di sector kesehatan juga terlihat pada indicator persalinan yang ditolong medis.Intervensi yang dilakukan adalah menggiatkan penyuluhan ke tengah masyarakat, khususnya dipedesaan dan menyediakan lebih banyak lagi pusat pelayanan kesehatan masyarakat bersama tenaga medisnya. Pemberdayaan perempuan di sector kesehatan telah berhasil meningkatkan usia harapan hidup perempuan.

Salah satu kegiatan isis adalah membuat tabungan ibu bersalin. Tubulin adalah salah satu programa kesehatan yang dinilai sangat positif langsung menyentuh masyarakat.Tabungan yang bersifat sosial ini sangat membantu warga, terutama mereka yang berekonomi rendah.Program ini sangat tepat dan efektif dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Warga tidak akan merasa terbebani dalam mendukung program tersebut karena penggalangan dana tabungan dilakukuan melalui pola jimpitan, seperti iuran suka rela.

Melalui tubulin ibu hamil diharapkan bisa menabung sehingga saat melahirkan tidak mengalami kesulitan biaya persalinan karena sudah ada dana tabungan tersebut. Tubulin merupakan upaya yang sangat baik untuk menurunkan angka kematian ibu. Meskipun cara ini belum 100% menjamin ibu hamil selamat dari kematian.

Tabungan ibu bersalin sudah dimulai sebelum ada desa siaga.Kita menerangkan ibu hamil dan keluarganya tentang kegunaan program tersebut, baik dari kelas bawah sampai kelas atas. Tabungan ini di bentuk berdasarkan RW dan posyandu.

2.2.7 Dana Sosial Ibu Bersalin

a. Pengertian

Kegiatan untuk masyarakat yang memiliki pasangan pada usia subur, juga ibunyang memiliki balita dianjurkan menabung yang kegunaan untu membantu ibu tersebu saat hamil lagi. Sedangkan tabulin hanya untuk ibu hamil saja. Tapi jika tabulinnya sedikit, bisa dibantu dengan dasolin tersebut.

Dasolin meupakan suatu upaya untuk pemeliharaan kesehatan diri, oleh dan untuk masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan asaz usaha bersama dan kekeluargaan dengan pembiayaan secara pra upaya dan bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat terutama ibu hamil.

Ciri khas dasolin adalah dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk uang atau modal dan benda yang dikelola oleh masyarakat untuk kepentingan dan kesehatan masyarakay terutama untuk ibu hamil.

Dasolin juga merupakan salah satu bentuk peran serta dan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan. Penyelenggraan dipelihara melalui kelompok masyarakat yang terorganisasi sepeti RW, RT, PKK, paguyuban, koperasi dan lainnya.

b. Tujuan Dasolin

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi

2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama ibu hamil

3. Memotivasi masyarakat untuk menyisihkan sebagian dananya untuk ditabung, yang kegunaannya untuk membantu ibu tersebut jika kembali hamil

4. Terselenggaranya pemeliharaan kesehatan yang bermutu, berhasil guna dan berdaya guna

5. Tersedianya dana yang dihimpun secara pra upaya atau asaz gotong royong

6. Terwujudnya penelolan yang efisien dan efektif oleh lembaga organisasi masyarakat yang melindungi kepentingan peserta

c. Ciri Penyelenggaraan

1. Secara gotong royong, yaitu penyelenggaraan dilaksanakan usaha bersama, asaz kekeluargaan diantara peserta

2. Secara musyawarah mufakat, jadi setiap keputusan didasarkan atas musyawarah dari seluruh anggotanya

3. Secara manajemen terbuka , karena dasolin adalah upaya masyarakat secara gotong royong maka manajemen dilakukan adalah secara terbuka

4. Dasolin dalam kegiatan ekonomi, jadi penyelenggraan dasolin akan lestari bila dikaitkan dengan upaya ekonomi misalnya keterkaitan usaha koperasi

Penyelenggraan dasolin dapat dilakukan untuk pemeliharaan kesehtaan iu dan anak. Pemeiharaan kesehatan melalui dana sehat dapat dilakukan kepada ibu hamil. Kontribusi dana dapat berasal dari keluarga atau ibu rumah tangga. Orang yang berperan sebagai peserta dasolin ibu dan keluarga berperan. Sedangkan yang berperan sebagai pelaksana pelayanan adalah tenaga kesehatan terutama bidan, dokter dan perawat.

http://nofiakarunia.blogspot.com/p/pendekatan-edukatif-dalam-peran-serta.html

http://zahratulayini.wordpress.com/2012/12/21/peranan-bidan-desa-untuk-mewujudkan-desa-siaga/

Kamis, 10 April 2014